Riau Dihimpit Krisis Fiskal, Ini Pesan Gubernur Riau SF Hariyanto

Gubernur Riau Sf Haryanto (ramadhan kurniawan putra)

RIAU - Pemerintah Provinsi Riau tengah menghadapi tekanan fiskal akibat belum stabilnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi tantangan berat bagi daerah dalam menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik.

Plt Gubernur SF Hariyanto menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti bekerja. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tetap solid dan fokus mencari solusi di tengah kondisi keuangan yang sulit.

“Pendapatan kita berada di angka Rp8,3 triliun. Begitu juga dengan kiriman dari pemerintah pusat, anggaran transfer dari pusat ke daerah masih belum lancar. Kita sudah memohon dan meminta tetapi belum ada, namun jangan jadikan masalah,” ujar SF Hariyanto usai melantik ratusan pejabat eselon III dan IV di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus terus bekerja keras menggali potensi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Ia menilai optimalisasi pendapatan menjadi langkah penting agar kondisi fiskal daerah tetap terjaga.

“Yang penting kita bekerja keras menggali potensi pendapatan yang ada. Dengan catatan menggali potensi tidak boleh memberatkan masyarakat, ini kata kuncinya,” jelasnya.

SF Hariyanto juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera mengundang pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dampak kebijakan fiskal nasional, khususnya implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Ia menilai penerapan aturan dalam UU HKPD memberi konsekuensi besar bagi daerah, terutama di tengah belum lancarnya transfer anggaran pusat dan tingginya belanja pegawai.

“Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Pak Sekda, dan kami akan segera mengundang Kabupaten/Kota karena dampak dari Undang-Undang HKPD ini sangat berat bagi kita semua. Sudah transfer pusat tidak lancar, aturan UU HKPD ketat, dan belanja pegawai kita sangat tinggi,” ungkapnya.

Meski menghadapi tantangan berat, ia meminta seluruh OPD tetap optimistis dan tidak menyerah terhadap kondisi yang ada. Menurutnya, semangat kerja keras menjadi kunci untuk menghadapi tekanan fiskal tersebut.

“Ini adalah tantangan yang sangat berat, tetapi tidak masalah. Kita jangan mengeluh dan jangan putus asa. Kita harus siap, solusinya adalah kita semua jangan pasrah dan harus bekerja keras. Untuk DPMPTSP dan Bapenda, saya lihat kinerjanya sudah sangat bagus,” katanya.

Selain fokus pada optimalisasi pendapatan daerah, Pemprov Riau juga terus mendorong penguatan investasi guna meningkatkan penerimaan daerah. SF Hariyanto menegaskan bahwa investor yang masuk ke Riau diwajibkan membuka rekening di BRK Syariah serta mendaftarkan NPWP di daerah agar kontribusi pajak dapat masuk ke kas daerah.

“Ini aturan wajib dan tidak bisa ditawar-menawar. Sekarang sudah banyak perusahaan yang membuka rekening di BRK Syariah, tinggal kesiapan BRK Syariah untuk mengimbangi kebutuhan dari masing-masing perusahaan tersebut,” pungkasnya.