Mengenal Sejarah Indragiri Hulu, Dari Kabupaten Indragiri Hingga Pemekaran Tahun 1965

Tunggu Kabupaten Indragiri Hulu (Ramadhan Kurniawan putra)

RIAU - Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia. 

Kabupaten Inhu secara resmi dibentuk pada 19 Maret 1956 berdasarkan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di lingkungan Provinsi Sumatra Tengah.

Tanggal 19 Maret 1956 kemudian ditetapkan dan diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Indragiri Hulu setiap tahunnya.

Sebelum terbentuk sebagai daerah otonom, wilayah Indragiri telah lebih dahulu memiliki dasar pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. 

Selanjutnya, pada 9 November 1948, Gubernur Militer Sumatra Tengah mengeluarkan surat keputusan yang membentuk Kabupaten Indragiri sebagai bagian dari upaya penataan wilayah pemerintahan di Sumatra.

Perkembangan pemerintahan terus berlanjut hingga tahun 1956. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Indragiri resmi berdiri sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Seiring bertambahnya kebutuhan pelayanan pemerintahan dan perkembangan wilayah, pemerintah kemudian melakukan pemekaran daerah pada tahun 1965.

Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat itu, Kabupaten Indragiri dibagi menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kota di Rengat dan Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibu kota di Tembilahan.

Pemekaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kini, Kabupaten Indragiri Hulu terus berkembang sebagai salah satu daerah penting di Provinsi Riau, dengan tetap menjaga nilai-nilai sejarah yang menjadi fondasi berdirinya daerah tersebut.