Migas Jadi Tulang Punggung Ekonomi Kabupaten Bengkalis, Sumbang Lebih dari 59 Persen PDRB Daerah

Produksi minyak Di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (Ramadhan Kurniawan putra)

RIAU - Sektor minyak bumi dan gas alam (migas) masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 

Sebagai salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, Bengkalis memiliki peran strategis melalui wilayah kerja seperti Blok Rokan dan Wilayah Kerja (WK) Malacca Strait.

Dominasi sektor pertambangan dan penggalian tercermin dari kontribusinya yang mencapai lebih dari 59 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkalis.

Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas eksplorasi dan produksi migas menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah.

Operasional migas di Bengkalis dikelola oleh sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), di antaranya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Energi Mega Persada (EMP) Malacca Strait.

Wilayah Kecamatan Mandau, termasuk Kota Duri, masih menjadi pusat produksi minyak bumi terbesar di kabupaten tersebut.

Di sisi lain, potensi migas Bengkalis terus berkembang. SKK Migas mencatat terdapat ratusan titik sumur baru yang siap dikembangkan. 

Salah satunya adalah Sumur Pungut PT-069 di Kecamatan Pinggir yang mampu menghasilkan sekitar 903 barel minyak per hari.

Sementara itu, wilayah lepas pantai WK Malacca Strait diperkirakan masih menyimpan cadangan minyak hingga 143 juta barel.

Besarnya potensi migas juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. 

Kabupaten Bengkalis menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat sebagai daerah penghasil, yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Selain itu, Bengkalis juga tercatat sebagai penerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor migas terbesar di Provinsi Riau, dengan nilai mencapai sekitar Rp1,54 triliun. 

Dana tersebut memberikan kontribusi besar terhadap total dana transfer yang diterima pemerintah daerah.

Keberadaan industri migas tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta membuka lapangan kerja melalui berbagai sektor pendukung seperti konstruksi, logistik, dan jasa.