Galangan Kapal Terpadu Dibangun, Siak Bidik Jadi Pusat Maritim Sumatera

Bupati Siak Afni (ramadhan kurniawan putra)

RIAU - Di tengah tekanan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Siak mulai menggerakkan kembali sektor industri maritim yang selama ini dinilai “tertidur” di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Kebangkitan tersebut ditandai dengan dimulainya pembangunan galangan kapal terpadu oleh PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS), sekaligus pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 kilometer yang seluruhnya dibiayai oleh investasi swasta.

Investasi yang berhasil dihimpun mencapai lebih dari Rp300 miliar, dengan realisasi tahap awal sebesar Rp100 miliar. Bupati Siak, Dr. Afni Z, menyebut proyek galangan kapal ini diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar di Sumatera.

Peresmian pembangunan dilakukan langsung oleh Bupati Afni bersama jajaran komisaris dan direksi PT MNS, PT KITB, unsur Forkopimda, Kadin Riau, DPRD, LAM Siak, serta masyarakat setempat pada Senin (20/4).

Dalam sambutannya, Afni mengapresiasi keberanian PT MNS dalam menanamkan investasi besar di kawasan industri milik pemerintah daerah tersebut. Ia menilai, kepercayaan investor menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Kepercayaan investor adalah modal penting agar kawasan ini terus berkembang,” ujar Afni.

Menurutnya, KITB memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, tidak hanya bagi Kabupaten Siak, tetapi juga bagi Provinsi Riau hingga kawasan Sumatera. Lokasinya yang strategis diharapkan mampu menjadi jalur distribusi komoditas baik antar daerah maupun lintas negara.

Afni juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola kawasan industri tersebut. Ia meminta percepatan perizinan, kepastian hukum, serta menekankan tidak boleh ada praktik pungutan liar terhadap investor.

“Kawasan ini harus ditata ulang. Investasi dipermudah, izin dipercepat, dan tidak boleh ada pungli. Kita ingin investor merasa aman dan pasti berusaha di sini,” tegasnya.

Selama ini, KITB dinilai belum berkembang optimal meskipun telah memiliki perangkat pendukung seperti pengelola, regulasi daerah, hingga pernah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, sejumlah lahan yang telah dikuasai investor belum dimanfaatkan secara maksimal.

Afni pun meminta evaluasi terhadap kepemilikan lahan berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan mendorong para pemegang lahan segera merealisasikan investasinya.

"Saya ingin tenant yang serius seperti MNS. Mereka presentasi, kita yakinkan, dan hari ini langsung ground breaking. Ini bukti nyata, bukan sekadar rencana,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah mengupayakan pengembalian pengelolaan kawasan pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah, sesuai arahan Kementerian Perhubungan. Saat ini, proses pembentukan BUP baru tengah dipersiapkan.

Sementara itu, Direktur PT MNS, Yudi Utomo, menyampaikan bahwa pembangunan galangan kapal ini akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja, dengan prioritas utama bagi masyarakat lokal Kabupaten Siak, khususnya yang memiliki keahlian di bidang teknik seperti pengelasan.

"Mayoritas tenaga kerja yang kami butuhkan adalah tenaga teknik, dan kami memprioritaskan warga Siak sesuai arahan Ibu Bupati,” jelasnya.