Pemprov Riau Terima SK Siaga Darurat Karhutla dari Pelalawan, Status Provinsi Segera Ditetapkan

Pemprov Riau Terima SK Siaga Darurat Karhutla dari Pelalawan, Status Provinsi Segera Ditetapkan (ramadhan kurniawan putra)

RIAU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau (BPBD Damkar) telah menerima Surat Keputusan (SK) penetapan status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari Kabupaten Pelalawan. Langkah ini menjadi sinyal awal meningkatnya kewaspadaan menghadapi potensi Karhutla di sejumlah wilayah Riau.

Kepala BPBD Damkar Riau, M Edy Afrizal melalui Kepala Bidang Kedaruratan Jim Gafur menyampaikan bahwa hingga saat ini baru satu daerah yang resmi menetapkan status siaga darurat, yakni Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, Kabupaten Bengkalis sedang dalam tahap persiapan administrasi untuk penetapan status serupa.

“Kami sudah menerima satu SK penetapan status siaga darurat Karhutla dari Kabupaten Pelalawan. Selain itu, Bengkalis juga sedang mempersiapkan, namun SK-nya belum kami terima,” ujarnya, Jumat.

Seiring dengan adanya penetapan tersebut, BPBD Damkar Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau dan instansi terkait langsung menggelar rapat koordinasi. Pertemuan itu membahas kemungkinan penetapan status siaga darurat Karhutla di tingkat provinsi.

Menurut Jim Gafur, kondisi cuaca yang menunjukkan penurunan curah hujan serta mulai ditemukannya sejumlah titik kebakaran menjadi pertimbangan utama dalam usulan penetapan status siaga darurat tingkat Provinsi Riau. Pemerintah daerah menilai langkah cepat perlu diambil guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

“Hasil rapat bersama Forkopimda dan instansi terkait, kami mengusulkan kepada Gubernur agar segera menetapkan status siaga darurat Karhutla tingkat Provinsi Riau,” jelasnya.

BPBD Damkar Riau menargetkan dalam pekan ini status siaga darurat Karhutla tingkat provinsi sudah dapat ditetapkan. Penetapan tersebut dinilai penting sebagai dasar hukum untuk mengajukan dukungan bantuan dari pemerintah pusat.

Apabila status siaga darurat resmi diberlakukan, Pemprov Riau akan segera mengusulkan bantuan berupa helikopter water bombing, helikopter patroli udara, serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Dukungan tersebut dinilai krusial untuk mempercepat penanganan Karhutla sekaligus mencegah dampak yang lebih luas, termasuk kabut asap.

Pemerintah Provinsi Riau berharap dengan langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor, potensi Karhutla tahun ini dapat dikendalikan sejak dini sehingga tidak menimbulkan dampak besar bagi masyarakat maupun lingkungan.